BANDAR LAMPUNG – Perubahan status PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII yang merupakan bagian dari perubahan organisasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan berubah namanya menjadi PTPN I Regional 7, tidak mengurangi kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai salah satu Unit Kerja PTPN I, PTPN I Regional 7 akan tetap menjadi salah satu sendi stabilitas ekonomi kawasan yang berkontribusi maksimal secara ekonomi dan sosial untuk masyarakat sekitar.
Pernyataan
itu disampaikan Region Head PTPN I Regional 7 Denny Ramadhan usai diterima Pj
Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni di Palembang beberapa waktu lalu. Ia
mengatakan, perubahan status ini secara struktur organisasi mengalami
perubahan, namun secara aset, sumber daya, dan kiprahnya tidak mengalami
perubahan.
“Dengan
perubahan ini, kinerja operasional PTPN I Regional 7 dituntut untuk lebih
optimal. Fokus kepada peningkatan produksi, menjaga kualitas produk, serta
menjalankan seluruh kebijakan strategik yang telah ditetapkan oleh Manajemen
Subholding dengan tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada. Untuk itu setiap
personil harus bisa bergerak lebih agile dan akseleratif dari sebelumnya,” kata
Denny.
Denny
didampingi SEVP Business Support Okta Kurniawan dan SEVP Operation Wiyoso
menemui Pj Gubernur Sumsel dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan
perubahan struktur organisasi di PTPN III (Persero). Sebelumnya, Board of
Regional Management PTPN I Regional 7 ini juga menemui Kapolda Sumsel Irjen.
Pol. A. Rachmad Wibowo di Mapolda Sumsel, Palembang.
Sesuai
program transformasi bisnis yang dicanangkan PTPN III (Persero), pembentukan Subholding
SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo merupakan upaya untuk terus tumbuh berkembang
serta berkontribusi maksimal. Hal ini untuk menghadapi persaingan global yang
semakin ketat.
Mengutip
pernyataan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara M. Abdul Ghani, Denny
mengatakan integrasi ini untuk memperkuat posisi Perusahaan agar memiliki
keunggulan kompetitif dan komparatif. Manajemen menyatakan sangat optimistis
target-target akan tercapai karena memiliki sumber daya lahan yang luas, sumber
daya manusia yang kompeten, inovasi teknologi yang terus dipacu, dan
digitalisasi di semua aspek bisnis.
Dalam
konteks ini, Denny menyatakan sebagai bagian dari Subholding SupportingCo,
Regional 7 siap menerjemahkan kebijakan makro itu sebagai landasan operasional.
Ia menyebut, secara struktur dan infrastruktur Regional 7 memiliki sumber daya
yang mendukung program transformasi bisnis tersebut.
“Kami
memiliki struktur dan infrastruktur yang sudah mapan sejak masih sebagai PTPN
VII. Jadi, secara operasional kami sangat optimistis dengan target-target
tersebut karena kami akan lebih fokus kepada kinerja produksi. Dengan
sentralisasi manajemen saat ini, kami yakin kinerja PTPN Group akan semakin
baik,” kata Denny.
Menyinggung
soal peran Regional 7 dalam dinamika pembangunan daerah, Denny menyatakan
pihaknya tetap berkomitmen menjalankan mandat negara kepada Perusahaan. Ia
menyebut, PTPN III (Persero) sebagai BUMN mengemban misi pembangunan bangsa
secara simultan.
Denny
menggambarkan, keberadaan kebun-kebun dan pabrik-pabrik milik PTPN I Regional 7
hingga saat ini masih menjadi orbit ekonomi dan sosial di berbagai wilayah.
Setiap hari, ribuan Karyawan bekerja dan mendapatkan upah layak dari
Perusahaan. Aktivitas itu juga mengundang kegiatan lain yang melibatkan
masyarakat sekitar dengan berbagai usaha, baik perdagangan maupun jasa.
“Aktivitas
kami tetap sama. Peran kami dalam dinamika ekonomi, sosial, budaya,
kemasyarakatan, dan aspek turunan lainnya juga tetap sama. Seperti misi awal
pendirian PTPN, meskipun terus memaksimalkan kinerja untuk meraih keuntungan,
misi sebagai agen pembangunan tetap melekat. Jadi, tidak ada yang perlu
dikhawatirkan,” kata Denny.
Safari
kunjungan Denny dan pejabat utama lain bertujuan untuk menyampaikan kebijakan
Holding Perkebunan Nusantara tentang perubahan status ini. Denny menyatakan
silaturahmi ini penting berkaitan dengan relasi strategis bisnis, penyesuaian
model kerja sama, dan relasi birokrasi yang harus menyesuaikan dengan status
Perusahaan saat ini.
“Yang
pasti, kami hanya berubah status entitas. Selebihnya, secara operasional masih
tetap sama. Demikian juga untuk berbagai teknis kerja sama dengan para pihak
atau stakeholders. Bedanya, kalau dulu berbagai kebijakan diambil di Kantor
Direksi (sekarang disebut Kantor Regional 7), sekarang berpindah ke Manajemen
Subholding yang berkedudukan di Jakarta. Ini yang perlu diketahui oleh
stakeholders,” kata dia.
Tentang
peran Regional 7 terhadap lingkungan sekitar, Denny menyatakan bahwa kebijakan
perusahaan yang berkaitan dengan stakeholders, lingkungan sekitar, dan berbagai
kebijakan situasi darurat masih sama dengan sebelumnya.
“Kami
tetap concern dengan peran perusahaan untuk masyarakat, terutama masyarakat
sekitar. Program TJSL alias Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, termasuk di
dalamnya Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), masih tetap
ada.” kata dia.
Selanjutnya
Denny secara khusus meminta dukungan stakeholders, khususnya masyarakat dan
aparat desa/kecamatan/kabupaten sekitar kebun dan pabrik. Ia menyatakan,
hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan perangkat pemerintahan di sekitar
lokasi usaha diharapkan dapat tetap terjalin.
“Kami
sangat meyakini, tetangga adalah penjaga terbaik bagi Perusahaan. Kami bisa
berusaha dan beraktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang jika mendapat
dukungan tetangga yang baik. Sebagai tetangga, insyaAlloh kami akan menjadi
bagian dari solusi kebutuhan masyarakat sekitar. Kami mohon dukungannya,”
pungkasnya.
###
Komentar
Posting Komentar